Hallojogja.com, Bantul – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat sebanyak 871.344 jiwa warga daerah ini telah terlindungi jaminan kesehatan nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

“Kepesertaan jaminan kesehatan di Bantul sampai 2 Oktober sebanyak 871.344 orang atau 93,9 persen dari jumlah penduduk Bantul sebanyak 927.181 jiwa,” kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Eddy Susanto di Bantul, Selasa (9/10/2018).

Kepesertaan jaminan kesehatan itu, kata dia, terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBI APBN) sebanyak 498.504 orang dan peserta PBI APBD Bantul sebanyak 51.986 orang.

Kemudian peserta dari pekerja penerima upah (PPU) pemerintah sebanyak 84.968 orang, PPU badan usaha sebanyak 113.586 orang, bukan pekerja (BP) sejumlah 35.718 orang dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) sebanyak 86.582 orang.

“Pentahapan kepesertaan jaminan kesehatan dimulai pada 1 Januari 2014 terhadap PBI, TNI/Polri, eks Askes, eks Jamsostek. Kemudian pada 2015 terhadap BUMN, usaha menengah dan besar. Pada 2018 optimalisasi pencapaian cakupan semesta di kabupaten,” katanya.

Eddy menjelaskan, karena keterbatasan kemampuan dalam APBN, maka pada 2018 dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah, hal itu direalisasikan oleh Pemkab Bantul melalui APBD dengan membiayai peserta jaminan sebanyak 51.986 orang.

Menurut dia, dari integrasi PBI JKN APBD sampai bulan Oktober sebanyak 51.986 orang itu, saat ini telah diterbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 45.490 kartu, dan mulai diserahkan kepada warga kurang mampu penerima jaminan itu.

Ia mengatakan, dengan kepesertaan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan yang sebanyak 871.344 orang itu, maka kekurangan peserta untuk bisa mencapai UHC (Universal Health Covered) 95 persen dari total penduduk Bantul sebanyak 9.478 peserta.

Eddy menjelaskan, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya terjangkau dengan prinsip kesamaan akses pelayanan.

“Kemudian kualitas yang baik dan terus meningkat bagi peserta, memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian keuangan, akses pelayanan kesehatan yang adil serta perlindungan risiko finansial,” katanya. (her)