Hallojogja.com, Bantul – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak bupati setempat melakukan lobi ke pemerintah pusat terkait dengan penyelesaian tunggakan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

“Terkait belum dibayarkannya klaim BPJS di RSUD Panembahan Senapati Bantul hingga menunggak sebesar Rp26 miliar sebagaimana dirilis RSUD, maka bupati wajib segera melakukan upaya lobi ke pemerintah pusat,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD Bantul Setiya di Bantul, Rabu (1/8/2018). Menurut dia, pelayanan kesehatan warga tidak boleh berhenti, sehingga yang menjadi prioritas pertama saat ini adalah segera menanyakan hal tunggakan pembayaran klaim BPJS di rumah sakit milik pemda tersebut kepada pemerintah pusat yang memiliki otoritas.

“Karena BPJS kan produk dan kewenangan pusat, maka sampaikan kondisi apa adanya dan minta kebijakan, agar pemda memiliki kepastian untuk mengambil kebijakan,” kata Anggota Komisi B DPRD Bantul tersebut. Namun demikian, lanjut dia, sambil upaya untuk menanyakan kepastian tunggakan itu dilakukan, layanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan negara (JKN) itu tidak boleh berubah dan tetap harus berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Menanggapi kondisi keuangan RSUD Bantul yang sudah tidak ada cadangan, menurut dia, pemda bisa melakukan intervensi keuangan, misalnya dengan memberikan dana talangan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki.

“Bisa lewat Bank BPD atau BPR Bank Bantul agar layanan medis tetap bisa berjalan. Tetapi upaya penagihan dan juga desakan melalui pemerintah pusat harus dilakukan, agar ini menjadi perhatian dan prioritas pemerintah pusat,” katanya. Ia mengatakan layanan kesehatan kepada warga tidak mungkin dihentikan atau dikurangi standarnya, sehingga perlu biaya operasional, obat, biaya medis dan lain-lain, sementara hak pegawai rumah sakit juga tetap harus ditunaikan untuk kebutuhan keluarga.

“Bupati harus segera bersikap dan tentunya DPRD akan mendukung, selagi untuk kepentingan masyarakat. Hal itu sebagaimana visi Bantul Sehat Cerdas dan Sejahtera,” katanya. (ery)