Hallojogja.com, Bantul, – Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Tim Pengawas Distribusi Pangan yang dibentuk instansinya selain mengawasi bahan pokok di pasaran juga merangkap memantau elpiji tiga kilogram.

“Kami sudah membentuk Tim Pengawas Distrbusi Pangan dan sudah saya tugaskan melakukan pengawasan terpadu tidak hanya beras di pasar-pasar tapi gas elpiji yang sasarannya di rumah makan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Bantul Subiyanta Hadi di Bantul, Selasa.

Menurut dia, pengawasan terhadap elpiji bersubsidi baik penggunaan apakah tepat sasaran atau harga di pasaran dilakukan menghadapi bulan Ramadhan 1439 Hijriah, guna mengantisipasi agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.

“Fokus di rumah makan, karena ada rumah makan besar yang seharusnya tidak memakai gas tiga kilogram, tetapi masih makai, yang seperti itu kan kena persoalan karena melangggar Peraturan Gubernur,” katanya.

Subiyanta mengatakan, sedangkan terkait harga elpiji tiga kilogram, ada kebijakan dari pemerintah yang telah disepakati bahwa harga elpiiji tiga kilogram kalaupun ada kenaikan maksimal 10 persen dari harga eceran tertinggi (HET).

“Untuk harga elpji saya sampaikan seperti kebijakan HET beras yang maksimal 10 persen, sehingga disepakati harga toleransi elpiji maksimal Rp18 ribu per tabung, cuma tidak perlu disampaikan ke pedagang,” katanya.

Ia mengatakan, kebijakan kenaikan harga elpiji maksimal 10 persen itu dibiarkan mengalir saja di pasaran dan tidak perlu disosialisasikan, agar tidak jadi pedoman bagi pangkalan karena dianggap dibolehkan menjual sampai Rp18 ribu.

“Tetapi ini jadi pedoman bagi para pengawas tim ini, agar supaya ditemukan pangkalan itu menjual di atas HET sepanjang tidak sampai atau kurang Rp18 ribu tidak masalah, namun kalau di atas Rp18 ribu bisa diambil tindakan,” katanya.

Subiyanta mengatakan, dalam rapat koordinasi dengan Pertamina, Hiswanan Migas dan para agen elpiji di Bantul serta tim pengawas dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian setempat menyepakati harga toleransi itu.

“Dan ini karena kebutuhan mendasar atau kebutuhan penting masyarakat tentu nanti kita evaluasi, tetapi selama ini belum punya sampai kapan karena kebutuhan atas elpiji terus ada,” katanya, (her).